Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Zainal Arifin Lubis, (tengah) diapit Direktur Utama LKMS Mahirah Muamalah, T. Hanansyah dan Direktur, Mufied Alkamal.

Dorong Peran LKM Syariah di Aceh, BI Undang Jajaran LKMS Mahirah Muamalah

NBA – Dalam rangka memberikan dkungan terhadap LKM Syariah yang telah membantu masyarakat miskin di Kota Banda Aceh, Direktur Utama LKMS Mahirah Muamalah, T. Hanansyah didampingi Direktur, Mufied Alkamal, mendapat undangan silaturahmi khusus dari Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Zainal Arifin Lubis, (7/5) di ruang kerja Kepala BI.

Bank Indonesia mendorong peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah untuk mendongkrak perekonomian daerah di Aceh. Kata Zainal Arifin kepada T. Hanansyah dan Mufied Alkamal.

Sebelumnya, LKM berbasis syariah terbagi menjadi dua jenis yaitu, dibawah pengaturan Kementerian Koperasi dan UMKM yang disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), serta berada di bawah pengawasan OJK atau disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

LKMS berbasis syariah juga menerapkan pola tanggung renteng, dan persyaratan pinjaman dan pembiayaan tergolong mudah yang tidak terikat pada kekakuan persyaratan pinjaman.

Kendati demikian, lanjut Zainal, dalam pengembangannya, LKM berbasis syariah menghadapi kendala. Beberapa di antaranya yaitu kualitas dan kapasitas SDM pengelola masih rendah terkait konsep-konsep pengembangan ekonomi syariah. Modal terbatas, dan akses permodalan yang juga sulit.

Tak hanya itu, kesiapan lembaga terhadap pelaporan keuangan juga cukup ketat, manajemen mayoritas masih tradisional, belum memiliki rencana bisnis yang matang serta masih rentan. LKM juga tidak memiliki lembaga sejenis LPS, dan persaingan yang semakin ketat dengan perbankan terutama dalam hal pembiayaan.

“Dalam satu tahun terakhir ini, lembaga keuangan mikro khususnya non-bank yang berbasis syariah menghadapi tantangan pendanaan dan penyaluran pembiayaan,” ujar Zainal.

Tantangan itu, sambungnya, memerlukan adanya alternatif solusi yang mampu memperkuat pendanaan maupun skema penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan non-bank berbasis syariah tersebut.

Zainal tak memungkiri upaya untuk mendukung pengembangan LKM non-bank yang berbasis syariah telah mendapat perhatian dari Pemerintah, di antaranya melalui bantuan pendanaan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan pembinaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).

Di tingkat Provinsi, BI menyambut baik peran Pemerintah Daerah ibu kota Provinsi Aceh dalam Hal ini yang telah memberikan dana Investasi Modal untuk LKM berbasis fungsional guna menjadi LKMS berbasis syariah satu satunya di Indonesia Milik Pemerintah Kota.

“Meskipun demikian, upaya pengembangan tersebut masih perlu lebih ditingkatkan. Hal ini mengingat bahwa sampai saat ini jumlah dan volume usaha lembaga keuangan mikro non-bank yang berbasis syariah masih jauh dibandingkan dengan konvensional, sehingga perannya dalam perekonomian juga masih tergolong kecil,” paparnya.

Di Banda Aceh, lanjut Zainal Arifin, peran LKM berbasis syariah juga telah berkiprah di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, khususnya Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh, kita berharap Mahirah menjadi lokomotife bagi perekenomian masyarakat yang berpendapatan rendah agar keluar dari kemiskinan. Tutupnya. (AD)

x

Check Also

Wali Kota Ajak Pengusaha dan Perbankan Jalankan Ekonomi Syariah di Banda Aceh

NBA – Wali Kota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM ...