banner 728x250

Faisal: Sinergisitas Antara TPG dan Perangkat Gampong Sangat Dibutuhkan

  • Bagikan

Camat Baiturrahman Lantik Tuha Peut Gampong Ateuk Deah Tanoh

Banda Aceh – Camat Baiturrahman Muhammad Rizal S.STP atas nama Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman SE.Ak MM mengambil sumpah serta melantik Tuha Peut Gampong (TPG) Ateuk Deah Tanoh Periode 2020-2026 di Aula Serbaguna, Rabu (25/11).

Dalam proses pelantikan turut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Faisal S.STP, para keuchik, Teungku Imum, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ketua TPG se-Baiturrahman, Kasipem BTR, Tokoh Masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Pada saat pelantikan, Camat Baiturrahman tetap melaksanakan penerapan Protokol kesehatan yang ketat. Setiap undangan yang hadir wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak.

Sesuai Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 455 tahun 2020 tentang Pengesahan Tuha Peut Gampong (TPG) Ateuk Deah Tanoh Kecamatan Baiturrahman Periode 2020-2026 dengan personel masing-masing Teuku Sulaiman sebagai Ketua, H Burhanuddin Wakil Ketua, Drs Sulaiman AB Sekretaris, serta para anggota terdiri dari Samsul Bahri, Maimun, Salman, Muhammad Saman, Darwis dan Syukri.

Dalam arahannya, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Faisal S.STP mewakili Wali Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada TPG atas pengabdiannya dalam menjalankan tugas selama ini.

“Kami minta agar TPG yang lama bisa selalu bersama-sama dalam membantu TPG baru dalam menjalankan tugasnya,” kata Faisal.

Faisal menambahkan, berdasarkan peraturan yang berlaku, TPG membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong bersama keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Oleh karenanya sinergisitas antara TPG dan para perangkat gampong sangatlah dibutuhkan demi mempercepat pembangunan dan juga pelaksanaan penerapan syariat Islam di gampong,” ungkap Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat.

Faisal berharap agar TPG dan keuchik dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkat gampong secara bijak dan arif melalui kegiatan musyawarah mufakat.

“Hal tersebut agar terhindar terjadinya perbedaan pendapat antar individu masyarakat, dan TPG harus memahami tugas dan wewenangnya dengan baik,” tutupnya. (Hus/Hz)

  • Bagikan