banner 728x250

Kepala Dinas PUPR: Proyek IPAL Lanjut Bersyarat

  • Bagikan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banda Aceh, Jalaluddin, ST, MT

Wali Kota Melanjutkan Setelah Adanya Kesepakatan Bersama

Banda Aceh – Kepala Dinas PUPR Banda Aceh Jalaluddin ST MT mengatakan proyek pembangunan Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande, Kota Banda Aceh, dilanjutkan. Lanjutan itu disepakati bersama dan bersyarat, katanya (25/2/2021) di ruang kerjanya.

Sebelumnya, telah digelar rapat bersama membahas lanjutan proyek tersebut pada Selasa, 3 Februari 2021. Rapat dipimpin Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, T Samsuar, turut hadir Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh T Arif Khalifa, Sekda Amiruddin, Kepala Bappeda Weri, Kadis Perkim Rosdi, Kadis Pariwisata Iskandar, Kepala BPPW Aceh, Setcam serta Muspika Kutaraja, Tim Arkeologi USK, TACB Banda Aceh, BPCB Aceh, Keuchik Gampong Pande Amiruddin, Pewaris Kerajaan dan para tokoh masyarakat.

Jalal mengatakan, rapat tersebut berkesimpulan menyetujui pembangunan IPAL dan Jaringan Air Limbah Domestik Kota Banda Aceh dilanjutkan dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Gampong Jawa, Gampong Pande dan stakeholder terkait lainnya.

Kemudian, proyek juga dilanjutkan dengan syarat melakukan review desain dengan memperhatikan keberadaan situs cagar budaya.

“Memperhatikan lingkungan sekitar terhadap dampak dari pelaksanaan  lanjutan pembangunan dan jaringan perpipaan air limbah Kota Banda Aceh,” katanya.

Pada saat dimulai kembali, lanjutnya, pembangunan pekerjaan diminta untuk didampingi oleh Tim Ahli Cagar Budaya  (TACB) Aceh.

“Hal tersebut dilakukan apabila  pada  saat pekerjaan pembangunan berlangsung ditemui kembali situs arkeologi baru, maka seluruh instansi yang terkait, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota siap melakukan penyelamatan arkeologi,” ungkapnya.

“Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan baik dari segi hukum maupun segi sosial budaya,” tambahnya lagi.

Ia juga menjelaskan, surat yang ditunjukan pada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan nomor 660/0253 tertanggal 16 Februari 2021, oleh Wali Kota Aminullah bersifat umum dan bukan atas permintaan sepihak.

“Pernyataan yang beredar terlalu dibuat-buat, menyebutkan Wali Kota tidak cinta akan indatu itu sangat tendensius. Kita harap tidak ada pihak yang mencela. Wali Kota meneruskan setelah adanya kesepakatan bersama,” ucapnya.

Jalal mengatakan, rapat masih akan tetap berlanjut dalam waktu yang belum ditentukan. Namun, setiap langkah yang diambil tentunya akan melalui proses musyawarah semua pihak. (Riz)

  • Bagikan