FKKA Gelar Semi Lokakarya Keberlanjutan Otonomi Khusus Aceh

  • Bagikan

Banda Aceh – Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) menggelar Semi Lokakarya dengan tema Keberlanjutan Otonomi Khusus Aceh. Acara berlangsung di Aula Mawardi Nurdin, Balai Kota, Banda Aceh (Senin, 4 Juli 2022).

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman selaku Koordinator FKKA membuka seminar tersebut. Turut di hadiri langsung Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesra Setda Provinsi Papua Mohammad Musa’ad, Gubernur DI Yogyakarta yang diwakili oleh Paniradya Pati Keistimewaan DI Yogyakarta Aris Eko Nugroho, Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, Pimpinan dan Anggota DPRA dan DPRK, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota se-Aceh, serta unsur Forkopimda Kota Banda Aceh lainnya. Lewat via Zoom hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman selaku Koordinator Forum KKA dalam sambutannya mengatakan penyelesaian konflik Aceh yang tertuang dalam kesepakatan MoU Helsinki tahun 2005 pasca bencana dahsyat gempa dan Tsunami merupakan cikal bakal lahirnya alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Aceh. Lahirnya Dana Otonomi Khusus ini secara otomatis telah membuat semua penyelenggara Pemerintahan pada tingkat Kabupaten/Kota se-Aceh mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaannya.

“Timbulnya berbagai permasalahan-permasalahan tentang Dana Otsus Aceh dan hal lainnya mengharuskan ada pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang positif dari kita semua, maka oleh sebab itu, peran kelembagaan Forum KKA sebagai wadah kita selama ini menjadi alternatif dalam hal kita bersikap dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan tersebut. Kita semua tentu juga masih ingat bagaimana keterlibatan dan peran aktif Forum KKA dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi serta kajian-kajian Hukum terutama kaitannya dalam hal perubahan-perubahan Qanun Aceh khususnya tentang tata cara pengalokasian pembagian kewenangan terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh,” katanya.

Lanjut Aminullah, permasalahan dan perjuangan Forum KKA terhadap dana Otsus sepertinya akan terus berlanjut, ketika pengalokasian pembagian kewenangan terhadap pengelolaan Dana Otsus Aceh telah membawakan beberapa hasil yang positif walaupun belum maksimal untuk Kabupaten/Kota. Seiring perjalanan waktu pemerintah kabupaten/kota dihadapkan kembali kepada permasalahan baru dimana masa berlakunya Dana Otsus untuk Aceh segera akan berakhir di tahun 2027, hal itu sangatlah terhenyak mengingat bahwa Provinsi Aceh pada saat ini sangat tergantung pada Dana Otonomi Khusus untuk dapat terus bisa melakukan berbagai pembangunan, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca konflik dan bencana tsunami.

“Berbagai langkah strategis telah ditempuh oleh Forum KKA agar alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh dapat diperpanjang dan abadi, kita telah memulai dengan berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak-pihak terkait baik di tingkat provinsi maupun sampai ketingkat pusat, kita juga telah membuka jaringan serta upaya-upaya kerjasama untuk mencari dukungan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga telah menjumpai langsung Bapak Presiden RI di Istana Bogor pada tahun 2019 maupun mengirim surat yang ditanda tangani oleh semua pejabat Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Aceh pada tahun 2021 terkait peninjauan dan perpanjangan dana Otsus dimaksud,” ujarnya.

Namun sampai dengan saat, kata Aminullah, Pemerintah Kabupaten/kota belum memperoleh jawaban yang pasti dari pusat terkait keberlanjutan Dana Otonomi Khusus tersebut, kondisi ini menjadi tugas semua pihak selaku pemangku jabatan di pemerintahan untuk terus berjuang bersama, bersatu, dan menyatukan langkah dalam memperjuangkan aspirasi ke pusat walaupun dengan berbagai macam cara.

“Perjuangan ini memang terasa berat, tapi Insya Allah dengan nawaitu yang baik dan ikhlas untuk membangun Aceh mudah-mudahan Allah SWT mudahkan langkah kita untuk membawa Aceh kepada masa depan yang lebih cerah, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat Aceh dapat terwujud seperti yang dicita-citakan,” ujar Wali Kota Aminullah.

Mantan Dirut Bank Aceh itu menjelaskan, pertemuan Semi-Lokakarya ini sebagai tindak lanjut dari salah satu poin penting pada pertemuan Rakerda di Jakarta yang telah kita laksanakan pada bulan Februari 2022, dimana pada pertemuan tersebut kita semua sepakat dan menginginkan agar Forum KKA dapat memfasilitasi atau melakukan sharing pengalaman terbaik dengan daerah atau provinsi lain penerima Dana Otonomi Khusus (Papua) dan daerah-daerah penerima Dana Keistimewaan (DI Yokyakarta).

“Hal ini harus kita lakukan mengingat Provinsi Aceh juga menyandang status penerima Dana Otonomi Khusus dan juga sebagai daerah istimewa. Kita semua berharap dari pertemuan ini nantinya akan memberikan makna dan gambaran untuk kita semua dalam hal melakukan advokasi ke depan agar pengalokasian Dana Otsus Aceh yang akan berakhir pasca tahun 2027 akan dapat diperpanjang tanpa ada batas waktu yang ditentukan,” ungkapnya.

Aminullah juga mengucapkan terima kasih juga atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk menjabat sebagai Koordinator Forum KKA. Walaupun sudah sangat banyak keberhasilan yang telah di wujudkan, namun kata Aminullah, masih ada sisa pekerjaan yang harus di tuntaskan secara bersama-sama.

“Terkait dengan masa jabatan saya selaku Koordinator Forum KKA 2020-2025 saya akan segera diskusikan masalah ini dengan Dewan Pimpinan Forum KKA dan tentunya saya akan mengikuti keputusan dan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Forum KKA ini,” pungkasnya.(CM)

  • Bagikan