KNEKS Gelar Banch Marking di LKMS Mahirah untuk Jadi Role Model Nasional

  • Bagikan

Hanansyah: “Program yang dilahirkan Masa Pemerintahan Pak Aminullah akan diterapkan di Kabupaten/Kota lain untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan”

Banda Aceh – Direktur Keuangan Sosial Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dr Ahmad Juwaini menyambangi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah, Kamis (21/7).

Kunjungan tersebut dalam rangka pendalaman banch marking nasional LKMS Mahirah Muamalah sebagai satu-satunya LKMS milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang akan menjadi role model nasional dalam menginspirasi model bisnis yang dilakukan Mahirah sehingga dapat di terapkan di Kabupaten/Kota lain di Indonesia.

Hal tersebut tentunya akan menjadi catatan sejarah bagi Kota Banda Aceh atas wujud kepedulian Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022, H Aminullah Usman SE. Ak MM yang melahirkan LKMS Mahirah Muamalah untuk menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta memerangi rentenir. Ujar Direktur utama LKMS Mahirah Muamalah, T Hanansyah saat dikonfirmasi NBA, Minggu (24/7).

Dan terbukti dengan hadirnya Dr Ahmad Juwaini dari KNEKS ke LKMS Mahirah Muamalah guna mempelajari model bisnis dan dampak pada masyarakat, yang dimana nantinya dapat dijadikan acuan dan diterapkan di Kabupaten/Kota lain se-Indonesia. Katanya.

Hanan menceritakan, sebagaimana visi dan misi Pemerintahan Kota Banda Aceh pada masa kepemimpinan Wali Kota Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota Zainal Arifin yaitu, “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah”, dalam masa lima tahun Aminullah-Zainal memimpin, Banda Aceh menunjukkan peningkatan di berbagai sektor. 

Hal tersebut dibuktikan dengan melesatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tiap tahunnya, di mana Kota Banda Aceh berada pada urutan ke dua Nasional di bawah Yogyakarta. “Pada 2020 IPM Banda Aceh 85,41, pada 2021 kita naik ke angka 85,71. Selain tertinggi kedua Nasional, di Provinsi Aceh kita telah berada di atas rata-rata,” ujarnya.

Ia menerangkan, dalam tekad Aminullah memerangi rentenir banyak effect yang menyentuh sektor lainnya. Seperti halnya angka kemiskinan, berkat dukungan pembiayaan syariah dari LKMS Mahirah Muamalah, kini banyak masyarakat kelas menengah ke bawah menjadikan modal yang diterima sebagai bantuan modal usaha.

Di Banda Aceh, pada tahun 2016, UMKM hanya ada 8.900. Saat Aminullah menjabat sebagai wali kota, kemudian Pemko Banda terus mendorong usaha mikro, kecil dan menengah itu terus tumbuh. Hasilnya UMKM terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada 2017, UMKM bertambah menjadi 9.591 unit, kemudian tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 10.944. Tahun 2019 bertambah lagi menjadi 12.012, tahun 2020 meningkat lagi jadi 15.107 unit.

“Bahkan di tengah pandemi Covid-19 pun UMKM masih terus bertumbuh. Data menunjukkan UMKM tetap tumbuh subur di tahun 2021, yakni mencapai 16.970,” terangnya.

Mengutip data terbaru per Februari 2022 oleh LKMS Mahirah, UMKM di Banda Aceh sudah mencapai 17.080 unit. Jika dilihat dari tahun 2016 hingga saat ini, pertumbuhannya mencapai 92%.

Bahkan korelasinya dalam hal ekonomi dan kesejahteraan warga kota, Indeks Pembangunan Manusia terus memuncak. Naiknya IPM Banda Aceh tak terlepas dari terus menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Angka kemiskinan 2017 7,44 persen, 2018 7,25, dan 2019 tersisa 7,22. Sementara pengangguran pada 2018 tinggal 7,29 persen, turun jauh dari 12 persen pada 2015 silam, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Banda Aceh naik dari 3,39 pada 2017 menjadi 4,49 persen pada 2018. Pendapatan per kapita juga naik dari Rp 64,2 juta menjadi Rp 66,2 juta per tahun pada 2018, dan Rp 69,2 juta per tahun pada 2019, kembali mengalami peningkatan Rp73,3 juta tahun 2020 dan melejit ke Rp 78,1 juta di tahun 2021. Kemudian inflasi juga turun dari 4,86 ke 1,93 persen. Pungkasnya.[]

  • Bagikan