Mewujudkan Pelayanan yang Berorientasi Terhadap Dinamic Governance yang Proaktif dan Dinamis

  • Bagikan

Oleh: Muhammad Aditia Rizki

Sesuai dengan UU No 25 TAHUN 2009 tentang pelayanan publik. yaitu memberikan kepastian hukum, dalam hubungan antara masyarakat, dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Serta Permentripan No 36 TAHUN 2012 yaitu tentang, petunjuk teknis penyusunan penetapan dan penerapan standar pelayanan.

Muhammad Aditia Rizki, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip UIN Ar-raniry menyatakan bahwa. Dengan adanya pembaruan Reformasi administrasi publik melalui OPA (Old Public Administrasion) sampai GG (Good Goverment). Tata pemerintah yang baik (Good governance) telah lama di kembangkan di Negara kita yaitu Indonesia. Sejak 1998 kampanye tersebut semakin gencar, dilakukan seiring dengan munculnya gerakan reformasi pada tahun tersebut.

Bisa kita katakan seharusnya pelayanan publik sekarang dapat terealisasikan, namun bukti nyata dan kondisi reall
di lapangan, masih banyak pelayanan yang tidak di layani sesuai dengan SOP.

Hal itu di sebabkan karena, standar pelayanan publik dan kemauan itikad pelaksana masih belum terelisasi. Produktivitas sdm kompeten dan propesional seperti: pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, serta prilaku yang masih kurang. Padahal, yang di butuhkan dalam mengatur tatanan layanan birokrasi yang baik adalah hal tersebut.

Mewujudkan pemerintah yang gesit dan lincah, adalah tujuan utama dalam tata kelola yang terstruktur, menuju birokrasi yang berkelas (baik). Layanan satu instansi pemerintah, dengan instansi lainnya saling berhubung dan terintegrasi.

Terintegrasi maksud di sini yaitu, perubahan melalui
proses hingga sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Harapanya, dengan adanya tantangan atau permasalahan pelayanan publik yang ada maka:

  • Komitmen dan kemauan pegawai pelayanan harus di sadarkan.
  • Melakukan pengecekan, serta terjun kelapangan yaitu lebih interaktif, agar mengetahui permasalahan yang sesungguhnya terjadi.

Sehingga dapat menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, baik serta bersih KKN. Mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai berdasarkan kode etik Aparatur Negara.

Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip UIN Ar-raniry

  • Bagikan