Oleh: Muhammad Aditia Rizki
Peran etika administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, anggaran dasar dan peraturan etik lainnya.
Menurut Didin Muhafidin (2020), penerapan etika administrasi publik merupakan salah satu penerapan kontrol administrasi publik dalam pelaksanaan tugas pokok, tugas dan wewenang, yang juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat baik buruknya suatu kebijakan.
Muhammad Aditia Rizki, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip UIN Ar-raniry menjelaskan bahwa. pelayanan publik yang baik membantu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Pelayanan publik yang mengutamakan etika adalah yang paling dapat diterima oleh masyarakat dan memenuhi tuntutan upaya global dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.
Keadilan merupakan kebajikan moral yang paling utama untuk dikembangkan secara mendasar atau terpenting dalam diri pejabat pemerintah, agar setiap pimpinan dari jabatan yang paling rendah sampai jabatan yang paling tinggi dapat menumbuhkan jiwa keadilan dalam pikiran, kemauan dan hati.
Prinsip etika yang terdiri dari kejujuran, integritas, pemenuhan janji, kesetiaan, keadilan, pertimbangan, rasa hormat, kewarganegaraan profesional, keunggulan, tanggung jawab dan dukungan kepercayaan.
publik merupakan nilai-nilai yang tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi publik melalui proses yang ada.
Etika publik memiliki tiga dimensi, yaitu kualitas pelayanan publik, prosedur dan integritas tindakan publik.
Etika publik memiliki dampak yang sangat besar dan penting terhadap kebijakan publik. Keberhasilan kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh etika para pejabatnya.
Senyum, sapa, ramah dan tulus melayani adalah contoh etika yang baik dalam melayani masyarakat.
Etika penyampaian layanan adalah salah satunya :
- Penampilan. Penampilan adalah cara umum berpakaian, berbicara, memberi isyarat, membawa dan berperilaku dengan tujuan untuk mengesankan pelanggan.
- Sikap dan Perilaku
- Cara berpakaian.
- Cara berbicara.
- Gerakan.
- Cara bertanya.
Pelanggaran etika administrasi publik, salah satunya :
.Menerima sumbangan dari perorangan dalam rangka transaksi komersial untuk keperluan resmi atau pemerintahan.
.Pembahasan peluang kerja di masa depan di luar instansi sebagai pemerintah.
Harapanya semoga dengan paparan penulis cantumkan di atas, membuat para administrator dan calon administrator belajar dan berusaha melalukan yang terbaik. agar pelayanan yang di cantumkan serta kebijakan yang di cetuskan dapat memberikan etika sesungguhnya yang di inginkan publik. agar Indonesia memiliki tata krama yang baik dilingkungan sekitar, lingkungan birokrasi pemerintah dan masyrakat/publik.
Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
