BANDA ACEH – Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Komisi II DPRK menerima audiensi dari perwakilan pedagang Pasar Atjeh Shopping Center. Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Zidan Al Hafidh. yang didampingi T Iqbal Djohan, Syarifah Munirah, Tgk. Tarnuman, Efiaty Z., Devi Yunita, dan Mehran Gara R. Jumat, 18 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Murthada bersama 2 lainnya sebagai perwakilan pedagang mengajukan permohonan agar diberikan izin selama enam bulan untuk dapat melanjutkan aktivitas berdagang di gedung Pasar Atjeh Shopping Center, mengingat kondisi ekonomi yang sedang sangat berat-beratnya saat ini.
Di mana sebelumnya Pemko Banda Aceh sudah menyampaikan keprihatinan mengenai kondisi gedung yang dinilai sudah tidak layak pakai, serta berisiko tinggi untuk ambruk, yang dapat membahayakan keselamatan baik pedagang maupun konsumen yang berbelanja.
Usai mendengarkan aspirasi para pedagang, Komisi II DPRK menerima surat kesepakatan yang ditandatangani oleh para pedagang sebagai dasar untuk memfasilitasi pertemuan antara mereka dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) dan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Zidan Al Hafidh, dalam pernyataannya, menyatakan harapannya agar Pemerintah Kota Banda Aceh dapat berjumpa dan mendengarkan keluhan serta kebutuhan para pedagang. Ia menekankan pentingnya terciptanya kesepahaman antara pedagang dan pemerintah dalam mencari solusi terbaik untuk situasi ini.
“Keputusan terkait menyangkut keselamatan masyarakat adalah hal yang harus diperhatikan dengan serius. Kita tidak ingin situasi yang berisiko tinggi ini terus berlanjut tanpa adanya penanganan yang tepat,” tegas Zidan.
Audiensi ini menjadi langkah bagi dialog antara pedagang dan pemangku kebijakan dalam upaya mencari solusi bagi keberlangsungan usaha serta keselamatan konsumen di Pasar Atjeh Shopping Center. Ke depannya, diharapkan ada tindakan yang konkret dari pihak berwenang dalam menanggapi isu yang diangkat oleh para pedagang.
Hal tersebut dikarenakan kehidupan ekonomi yang riil bukanlah perusahaan-perusahaan besar melainkan pedagang kecil. Di tahun 1998 di kala ekonomi makro mengalami collaps para pedagang kecil atau pedagang informal muncul sebagai pembangkit ekonomi nasional. Ungkap politisi PAN Banda Aceh itu.
Zidan tak lupa mengungkapkan kebanggaan dan apresiasinya terhadap para pedagang, dengan modal yang tidak besar mereka mampu menghidupi anggota keluarganya dan juga ikut andil memajukan perekonomian daerah. Pungkas Ketua Komisi II DPRK.
