BANDA ACEH – Jajaran Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas situasi genting terkait pemadaman listrik, kelangkaan Liquid Petroleum Gas (LPG), serta gangguan pasokan air Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) di wilayah Banda Aceh. Rapat berlangsung pada Senin (15/12/2025) di Gedung DPRK Banda Aceh.
Rapat pembahasan krisis multi-sektor ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, M Zidan Al Hafidh, dan dibuka langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, didampingi Wakil Ketua DPRK Musriadi. Turut hadir anggota Komisi II lainnya, yaitu Iqbal Djohan, Irwansyah, Tarnuman dan Arifin.
Pertemuan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan dari Pertamina, PLN, dan PERUMDAM Tirta Daroy. Selain itu, rapat juga melibatkan unsur pemerintahan gampong (desa) dan kecamatan, dengan kehadiran para Camat, Keuchik di Banda Aceh, serta perwakilan dari KNPI Banda Aceh.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II M Zidan Al Hafidh menyampaikan sejumlah tuntutan dan masukan kepada masing-masing instansi.
PERUMDAM Tirta Daroy Didesak Siapkan Mobil Tangki
Menyikapi laporan mengenai banyak gampong yang belum mendapatkan air bersih selama tujuh hari, Zidan secara tegas meminta PERUMDAM Tirta Daroy untuk segera menyiapkan mobil tangki bagi wilayah-wilayah yang terdampak di Kota Banda Aceh.
“Lalu PERUMDAM Tirta Daroy juga diminta dapat memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan setelat-telatnya 3 hari pasca listrik normal,” ujar Zidan.
Ia menekankan agar PERUMDAM harus intens berkoordinasi dengan PLN terkait jadwal penggiliran hidup listrik, sehingga pasokan air dapat dihidupkan di daerah yang sedang mendapat aliran listrik.
Permintaan Skema Listrik dan Distribusi yang Adil kepada PLN
Kepada pihak PLN, DPRK Banda Aceh meminta agar dapat mengirimkan skema listrik kota yang dibantu oleh Gardu ULPLTD Lueng Bata. Zidan juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penggiliran listrik.
“Terkait kondisi penggiliran listrik harus adil, PLN diharapkan dapat memberikan atau mengumumkan kepada masyarakat kapan Banda Aceh dapat optimal,” ungkap Zidan. Ia juga meminta PLN agar lebih memperhatikan pengguna listrik non token.
Pertamina Diminta Tambah Kuota LPG dan Buat Hotline
Mengingat kelangkaan LPG yang sedang berlangsung, Zidan meminta Pertamina untuk memperioritaskan dan mempertimbangkan penambahan LPG subsidi dan nonsubsidi di Kota Banda Aceh. Dan sesuai komitmen dari Pertamina kondisi tersebut akan normal sebelum bulan Januari 2026 agar benar-benar dapat terwujud.
“Kami meminta Pertamina usai rapat ini dapat membuat hotline call untuk memudahkan pelaksana sosialisasi jadwal distribusi gas, serta memantau peredaran gas agar masyarakat dapat bersama-sama memantau pendistribusiannya,” pinta Zidan.
Ketua Komisi II Zidan berharap keadaan tersebut dapat segera kembali normal, mengingat apabila terus seperti ini akan berpengaruh dan berdampak besar bagi kondisi ekonomi warga kota. Pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta rapat menyepakati pembentukan WhatsApp Grup dan penunjukan juru bicara antar lembaga dan instansi guna mempermudah koordinasi dan komunikasi hingga kondisi kelistrikan, air, dan LPG di Banda Aceh kembali stabil.
Selain itu, para perwakilan dari perusahaan plat merah; Pertamina, PLN dan Perumdam Tirta Daroy menerima seluruh keluhan yang langsung disampaikan dari para Keuchik Gampong yang diwakili oleh para ketua asosiasi Keuchik. Dan mereka memohon doa serta dukungan agar kondisi ini segera membaik dan stabil.
