BANDA ACEH – Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kabupaten Pidie Jaya menjadi perhatian serius dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI). Ketua KAKI, Muamar Saputra, menekankan pentingnya proyek ini sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, melampaui sekadar pembangunan infrastruktur fisik.
Berdasarkan tinjauan di beberapa titik, seperti Kecamatan Meureudu, khususnya di Desa Meuraxa dan Keude Meureudu, terdapat aspirasi dari masyarakat mengenai kesempatan kerja bagi warga sekitar.
KAKI mencatat bahwa saat ini sebagian besar tenaga konstruksi didatangkan dari luar daerah. Hal ini memicu harapan agar pihak pelaksana proyek dapat lebih membuka ruang bagi pekerja bangunan setempat guna mendukung pemberdayaan ekonomi pascabencana.
Muamar Saputra menyampaikan bahwa kolaborasi antara penyedia jasa dan tenaga kerja lokal sangat penting demi menjaga efisiensi serta semangat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
“Kami melihat potensi besar dalam proyek Huntara ini. Kehadiran pembangunan tersebut seharusnya dapat menjadi ‘napas baru’ bagi para pekerja konstruksi lokal di Pidie Jaya yang sedang berupaya bangkit secara ekonomi,” ujar Muamar dalam keterangan press release -nya yang diterima media ini, Minggu (22/2).
Selain aspek pemberdayaan, KAKI juga menyoroti peluang efisiensi anggaran negara. Dengan mengoptimalkan warga lokal yang sudah memiliki tempat tinggal di area sekitar proyek, biaya mobilisasi dan akomodasi—seperti sewa rumah yang mencapai belasan juta rupiah—tentu dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk keperluan mendesak lainnya dalam proses pemulihan bencana.
Guna memastikan proyek Huntara ini memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat luas, KAKI menyampaikan beberapa poin saran dan harapan:
- Optimalisasi Peran Pembinaan: Mengharapkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sumatera I untuk melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap mitra kerja, guna memastikan penyerapan potensi tenaga kerja lokal berjalan optimal.
- Komunikasi Dua Arah: Mengajak DPRK Pidie Jaya untuk meninjau langsung progres pembangunan guna membuka ruang dialog yang transparan antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat mengenai peluang keterlibatan tenaga kerja setempat.
- Kemitraan yang Inklusif: Mendorong perusahaan pelaksana untuk menjajaki skema kolaborasi dengan melibatkan pekerja lokal dalam sisa masa konstruksi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi.
Muamar menegaskan bahwa KAKI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dengan semangat profesionalisme. Bagaimanapun, pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun fisik bangunan, tapi juga tentang menghidupkan kembali dapur warga yang terdampak.
“Tujuan kita bersama adalah suksesnya pembangunan Huntara. Namun, kesuksesan yang paling hakiki adalah ketika proyek pemerintah mampu memberikan kebanggaan bagi pekerja lokal untuk membangun daerahnya sendiri,” pungkasnya.
