Banda Aceh – Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap dua instansi pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Ia mendesak evaluasi total terhadap manajemen RSUD Meuraxa, namun di sisi lain memuji kemajuan teknologi informasi yang diusung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).
Terkait pelayanan kesehatan, Ismawardi mendesak Wali Kota Banda Aceh untuk segera mengevaluasi kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Meuraxa, dr. Taufik Wahyudi Mahady. Ia meminta agar jabatan Plt tersebut tidak diperpanjang karena dinilai gagal melakukan pembenahan selama setahun terakhir.
“Sudah setahun jabatan direktur diisi Plt, namun kondisi rumah sakit justru semakin amburadul,” ujar Ismawardi, Minggu (29/3/2026).
Ia menyoroti tumpukan sampah di sudut ruangan, halaman yang tidak terawat, hingga rusaknya alat penghasil oksigen. Selain itu, laporan mengenai kekosongan stok obat yang memaksa pasien membeli secara mandiri serta kondisi keuangan rumah sakit yang tidak sehat menjadi poin utama desakannya untuk segera menunjuk pejabat definitif.
Berbanding terbalik dengan kondisi di rumah sakit daerah, Ismawardi memberikan apresiasi tinggi kepada Plt Kepala Diskominfotik Banda Aceh, Muhammad Zubir. Sejak menjabat pada Oktober 2025, Zubir dinilai berhasil melakukan percepatan fungsi Command Center (CC Room) sebagai pusat kendali layanan kota.
“Langkah Plt Kadis Kominfotik patut diapresiasi. Ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan berbasis teknologi,” kata Ismawardi, Minggu (29/3/2026).
Sejumlah terobosan di Diskominfotik yang menjadi sorotan di antaranya pembentukan tim Quick Response dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyusunan SOP layanan aduan, hingga pengintegrasian pengelolaan internet kota secara terpusat mulai tahun 2026 untuk meningkatkan efisiensi.
Selain penguatan infrastruktur di CC Room, Diskominfotik juga merencanakan pengadaan CCTV dan pengeras suara di titik-titik keramaian kota guna memperkuat fungsi pemantauan.
Ismawardi berharap ketegasan Wali Kota dalam mengevaluasi sektor yang lemah seperti RSUD Meuraxa, serta dukungan terhadap inovasi pada sektor digital seperti di Diskominfotik, dapat berjalan beriringan. “Kami di DPRK mendukung upaya yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Banda Aceh,” pungkasnya.[]




![Sekda Aceh, M. Nasir memimpin jalannya rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Pascabencana di Provinsi Aceh, bertempat di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Kamis (26/3). Dalam rapat yang dihadiri tim dari Kemendagri tersebut, Nasir menegaskan agar pemanfaatan tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 berjalan transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat. [Foto: Dok. Humas Aceh]](https://www.newsbandaaceh.com/media/2026/03/IMG_3226-250x140.jpeg)

