BANDA ACEH – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik seiring langkah pemerintah memperkuat kualitas layanan di berbagai daerah. Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Provinsi Aceh, Muammar Saputra, menyampaikan apresiasinya terhadap profesionalisme dan akuntabilitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengawal program strategis ini.
Muammar menilai langkah pengawasan berjenjang yang diterapkan BGN merupakan bukti keseriusan pemerintah. Hal ini memastikan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar beroperasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.
“Program MBG ini sangat strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Saya mengapresiasi BGN yang tidak hanya fokus pada ekspansi program, tetapi juga konsisten menjaga kualitas melalui pengawasan ketat dan berkelanjutan,” ujar Muammar.
Ia menjelaskan bahwa meski dapur MBG telah melewati verifikasi awal, standar tersebut wajib dijaga secara konsisten. Oleh karena itu, evaluasi berkala menjadi instrumen krusial dalam operasional harian.
“Jika ditemukan dapur yang belum memenuhi standar, itu bukan berarti sistemnya lemah. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kontrol berjalan efektif. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Muammar juga mendukung penuh kebijakan sanksi berjenjang yang diberlakukan BGN, mulai dari peringatan, penghentian sementara, hingga pemutusan kontrak bagi pelanggaran serius. Menurutnya, pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara pembinaan mitra dan penegakan aturan.
“Pendekatan ini sangat tepat. Ada ruang perbaikan bagi mitra, namun tetap ada ketegasan jika pelanggaran berulang. Ini akan menciptakan ekosistem yang sehat dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muammar menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih wilayah. Monitoring dan evaluasi yang konsisten di semua daerah menjadi kunci untuk mengantisipasi potensi masalah sejak dini.
Terkait aspek keberlanjutan, ia menyoroti pentingnya mekanisme pemulihan bagi dapur yang telah melakukan perbaikan. “Ketika dapur sudah memenuhi standar kembali, maka operasional dan insentifnya sepatutnya dipulihkan. Ini memberikan kepastian sekaligus motivasi bagi mitra untuk menjaga kualitas layanan,” jelasnya.
Sebagai penutup, Muammar menegaskan bahwa keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi dari semua pihak, mulai dari pemerintah, mitra pelaksana, hingga masyarakat.
“Program ini adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, semua pihak harus berkomitmen menjaga integritas, kualitas, dan keberlanjutannya,” pungkas Muammar.
