Banda Aceh – Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Provinsi Aceh, Muammar Saputra, meminta seluruh pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh untuk berkomitmen penuh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Ujarnya, Jumat 17 April 2026.
Muammar menegaskan bahwa sikap terbuka dalam bekerja merupakan langkah preventif paling efektif untuk menutup celah praktik korupsi. Menurutnya, hal ini sangat sejalan dengan core values Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengutamakan integritas tinggi.
“Keteladanan seorang pejabat adalah kunci utama. Jika pemimpinnya bersih dan transparan, maka budaya korupsi bisa kita hilangkan dari Bumi Serambi Mekkah,” ujar Muammar.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, integritas bukan sekadar slogan, melainkan harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran publik demi kemajuan Aceh.
Sebagai penutup, Muammar menegaskan bahwa KAKI Aceh akan terus berdiri bersama rakyat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya siap menjadi garda terdepan bagi warga yang ingin bersuara.
“KAKI selalu bersama masyarakat. Kami siap membantu dan mendampingi masyarakat untuk menyuarakan jika ditemukan kasus korupsi maupun hal-hal yang bertentangan dengan hukum di Aceh. Jangan takut untuk melapor demi keadilan,” pungkasnya.[]
