Untuk Bangkitkan UMKM dan Bebaskan Rakyat Aceh Dari Jeratan Rentenir
Banda Aceh – Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah, buah inovasi Mantan Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman SE Ak MM yang berkembang begitu pesat. Sejak didirikan pada tahun 2018, LKMS Mahirah Muamalah mampu menjadi pendongkrak ekonomi dan senjata dalam memerangi rentenir.
Empat tahun setelah kehadirannya, Mahirah Muamalah telah memberikan kontribusi perubahan yang signifikan di Banda Aceh. Pedagang, pengusaha kecil, atau pelaku UMKM kini dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan modal dan terbebas dari jerat tengkulak.
Atas prestasi tersebut, Aminullah Usman pun bertekad mendirikan LKMS Mahirah di seluruh pelosok Aceh. Dengan tujuan dapat membantu permodalan bagi pengusaha kecil sekaligus membebaskan rakyat Aceh dari praktik haram lintah darat.
Aminullah mengungkapkan, hingga saat ini, total pembiayaan yang disalurkan untuk ribuan pelaku UMKM sudah di atas Rp35 miliar. Nominal pembiayaan mulai dari Rp500 ribu. Efeknya juga mampu mendorong tumbuhnya UMKM yang menjadi jantung perekonomian Banda Aceh. Dari 8.900 unit usaha menjadi 17.205 jelang habis masa jabatannya, April 2022 lalu.
Mahirah Banda Aceh berkembang cukup meyakinkan. Di mana total aset mencapai Rp53,6 M, pembiayaan Rp35,3 M, dana pihak ketiga terhimpun sebesar Rp401,7 Juta, dan NPF 0,87 persen dengan nasabah pembiayaan 3.500 debitur, dan dana 10.000 lebih. Mahirah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil audit laporan keuangan tiga kali berturut-turut dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunardo dan Rekan (JJR).
Selain itu, Mahirah Muamalah juga turut andil dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir secara drastis. “Dari 80 persen yang berurusan dengan rentenir pada 2017, sekarang tinggal dua persen. Genderang perang melawan ‘lintah darat’ tak berhenti,” ujar Aminullah, Minggu (15/1/2023).
Tak pelak, saat ia menjabat, angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun di Banda Aceh. “Sebelum saya menjabat walikota, angka kemiskinan mencapai 12 persen, tapi sampai akhir masa saya angkanya turun drastis menjadi 7,61 persen. Dan angka pengangguran terbuka juga turun dari 9,54 persen menjadi 8,94 persen,” ujar mantan Direktur Bank Aceh itu.
Sebagai perbandingan langsung, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (HPI) Banda Aceh yang terus meningkat dari tahun ke tahun. “IHK kita tahun 2021 berdasarkan data BPS 85,71. Itu tingkat nasional dua. Banda Aceh hanya satu jalur di bawah Yogyakarta.”
“Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi. Setelah sempat menyentuh angka negatif 3,29 persen di tahun 2020 akibat pandemi, tahun lalu perekonomian Banda Aceh mampu pulih dan tumbuh 5,53 persen, dan tentu kini kita harap semakin membaik,” imbuhnya.
Kendati demikian, Aminullah pun menaruh harapan besar untuk terus tumbuh berkembang di masa depan dan jangkauan lebih luas merata di wilayah Provinsi Aceh. “Kami ingin Mahirah bisa berkontribusi lebih bagi perekonomian Aceh.”
Sebagaimana diketahui, berkat kegigihan Aminullah kala menjabat wali kota, Mahirah Muamalah mendapat kepercayaan dari Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMI).
Selama ini dukungan kerap kali mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat untuk maju sebagai calon Gubernur Aceh pada pilkada mendapatkan. Ia pun menyambut baik hal tersebut.
“Jika diamanahkan sebagai pemimpin Aceh, saya bertekad mendirikan lembaga keuangan mikro syariah dalam skala provinsi, itu cita-cita saya. Memberdayakan SDA dan SDM unggul, menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen, membangun rumah bagi duafa, dan membangkitkan kembali perekonomian Aceh khususnya,” pungkasnya. (RK)
